Arsip Siaran Media
Menteri Luar Negeri Australia

Australia Membantu Sistem Peradilan dan Demokrasi di Indonesia

Golongan kurang mampu dan terpinggirkan di Indonesia akan mendapatkan akses ke persidangan yang lebih baik, seiring dengan tambahan bantuan Australia untuk reformasi sektor hukum dan peradilan di Indonesia.

Menghadiri Bali Democracy Forum, Menteri Luar Negeri Kevin Rudd menyatakan kemitraan baru Australia selama 5 tahun sebesar $50 juta untuk sistem peradilan dengan Indonesia, kemitraan ini akan membantu upaya Indonesia dalam menciptakan sistem peradilan yang transparan dan mudah diakses.

“Lebih dari satu dasawarsa bantuan Australia telah sangat berpengaruh didalam perbaikan sistem peradilan dan penyelesaian perselisihan bagi masyarakat Indonesia kurang mampu,” ujar Menteri Rudd.

“Bantuan Australia untuk ruang sidang keliling di wilayah-wilayah terpencil telah berperan penting dalam menyediakan akses bagi perempuan untuk mendapatkan akte kelahiran dan surat nikah – yang disahkan oleh negara guna mempermudah akses pelayanan kesehatan dan pendidikan. Surat-surat ini juga akan memudahkan anak-anak untuk mendaftar ke sekolah, subsidi beras cuma-cuma, pelayanan kesehatan dan pencairan dana tunai.

“Kemitraan baru ini akan dibangun dari hasil kerja yang sudah terjalin termasuk bantuan hukum dan pembebasan biaya untuk golongan kurang mampu dan peningkatan pengetahuan teknis serta pelatihan untuk jaksa penuntut tindak korupsi.”

Kurangnya akses dan kepercayaan dalam sistem peradilan, berarti bahwa pengadilan di Indonesia memiliki jumlah kasus yang sama dengan sistem pengadilan di Filipina, kendati melayani tiga kali lipat dari jumlah penduduk.

Menteri Rudd juga mengumumkan bahwa Australia akan menyediakan dana bantuan tambahan selama dua tahun sebesar $500.000 untuk Institusi untuk Perdamaian dan Demokrasi.

Investasi ini akan membantu institusi tersebut dalam mendukung Forum Demokrasi Bali dan meningkatkan perdamaian dan demokrasi di Indonesia dan wilayah sekitarnya. Sukarelawan Australia akan ditempatkan di Institusi tersebut untuk menyusun program-program publikasi online dan mengelola situs web.

Institusi ini bertujuan untuk menjadi balai penelitian perdamaian dan demokrasi, dan tidak hanya menyediakan bantuan untuk Indonesia tetapi juga untuk negara-negara lain di wilayah sekitarnya.

BALI
9 DESEMBER 2010