Patroli Perikanan Bersama Bersejarah RI-Australia

Duta Besar Australia untuk Indonesia, Bill Farmer, mengatakan Australia dan Indonesia telah mengambil “lompatan besar” dalam upaya mencegah penangkapan ikan secara liar di kawasan perbatasan RI-Australia menyusul diadakannya patroli perikanan terkordinasi yang bersejarah di Laut Arafura minggu ini.

Kapal patroli milik Bea Cukai Australia (ACV) Arnhem Bay dan kapal patroli milik Departemen Kelautan dan Perikanan Indonesia (DKP) Hiu Macan 003 dan Hiu Macan 004 mengadakan patroli di wilayah masing-masing di perbatasan maritim Australia-Indonesia selama empat hari dari 29 Oktober hingga 1 November. Sebuah pesawat pengawas pantai milik Bea Cukai Australia membantu kegiatan patroli tersebut dengan pengawasan dari udara setiap hari.

Duta Besar Bill Farmer mengatakan patroli terkordinasi hasil kerjasama maritim RI-Australia beberapa bulan terakhir ini akan meningkatkan kemampuan kedua negara dalam memerangi kegiatan penangkapan ikan secara liar dan kejahatan lintas negara lainnya.

“Penangkapan ikan secara liar merugikan perekonomian Australia dan Indonesia sebesar jutaan dolar setiap tahun dan mengakibatkan menipisnya persediaan ikan kita yang merupakan sumber makanan penting dan komoditas perdagangan utama,” kata Dubes Farmer.

Patroli operasi tersebut menyusul latihan yang dilaksanakan pada Juni lalu guna menyesuaikan pengaturan komunikasi. Meski demikian, ini adalah kali pertama dimana kedua negara bertemu di laut untuk mengadakan patroli kerjasama sipil.

Komandan Komando Perlindungan Perbatasan Australia, Laksamana Muda James Goldrick, menyambut baik kegiatan patroli tersebut sebagai “petunjuk nyata kerjasama yang lebih luas antara Australia dan Indonesia serta pendekatan yang lebih terkordinasi dalam mengurangi penangkapan ikan secara liar, tidak terlaporkan dan tidak teratur di kawasan ini.”

Laksamana Goldrick mengatakan kapal-kapal patroli Bea Cukai Australia dan DKP serta pesawat pengawas dalam kegiatan patroli tersebut telah berlatih menjalankan prosedur dan protokol komunikasi dalam menanggapi kegiatan penangkapan ikan secara liar di zona ekonomi eksklusif kami.

Ia mengatakan kegiatan patroli tersebut adalah bagian dari serangkaian langkah untuk memungkinkan kapal-kapal patroli Bea Cukai Australia melakukan kerjasama yang lebih erat dengan kapal-kapal patroli DKP serta meningkatkan kapasitas kita secara keseluruhan dalam menangkap kapal-kapal penangkap ikan asing yang beroperasi secara liar di perairan kedua negara kita.

Australia dan Indonesia sepakat untuk mengadakan patroli terkordinasi pada Forum Pengawasan Perikanan Indonesia-Australia di Darwin pada Maret lalu. Forum tersebut menetapkan langkah-langkah kerjasama tentang pengawasan perikanan dan pemberian tanggapan, pertukaran informasi, kegiatan terkordinasi, jaringan informasi, bantuan teknik, serta pilihan untuk memperoleh pendanaan bagi kegiatan-kegiatan tersebut.

Laksamana Goldrick megatakan operasi perlindungan perbatasan yang telah berlangsung tetap berfungsi sebagai penangkal penting penangkapan ikan secara liar oleh pihak asing.

“Kapal-kapal asing penangkap ikan terus beroperasi dekat perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif Australia (AEEZ). Pengurangan upaya perlindungan perbatasan kami dapat berakibat maraknya kembali kegiatan penangkapan ikan oleh pihak asing di perairan kami,” ujarnya.

Dalam 12 bulan terakhir hingga Juni 2007, deteksi adanya kapal-kapal asing liar penangkap ikan di perairan utara Australia menurun 58 persen, dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, lingkup pengawasan Australia di wilayah ini meningkat sekitar delapan persen dan jumlah kapal-kapal asing liar yang berhasil ditangkap, dibandingkan dengan jumlah kapal-kapal yang terdeteksi, meningkat lebih dari 40 persen.

Informasi lebih lanjut:

Untuk media Indonesia:
John Williams (Counsellor Public Affairs) tel. 021 2550 5290 hp. 0812 1053 989

Untuk media Australia dan Internasional:
Komando Perlindungan Perbatasan (61-2) 6275 6793)

Catatan untuk media:
Gambar-gambar kegiatan patroli tersedia di Media Room di www.customs.gov.au