Australia mendukung agenda reformasi sektor publik di Indonesia

Sekelompok pakar internasional hadir di Jakarta minggu ini untuk membantu meningkatkan kepercayaan publik serta menghentikan korupsi di sektor pelayanan publik di Indonesia.

Ahli yang terlibat termasuk Ketua Komisi Pelayanan Publik Australia, Stephen Sedgwick, yang akan berbicara tentang pengalaman reformasi di Australia bersama dengan para menteri Indonesia, pegawai negeri sipil, lembaga penelitian dan mahasiswa.

“Stephen Sedgwick diundang oleh Pemerintah Indonesia untuk bertukar pengalaman dan memperkuat hubungan antara Australia dan pemimpin di Indonesia,” ungkap Duta Besar Australia untuk Indonesia, Greg Moriarty.

“Australia memulai reformasi pelayanan publiknya beberapa dekade yang lalu dalam menanggapi tuntutan peningkatan pelayanan yang lebih baik bagi warga Australia. Pengalaman ini sangat berharga untuk pemerintah lain, meskipun kita mengetahui bahwa tidak ada satu pendekatan umum yang bisa digunakan untuk menghadapi tantangan pada sektor publik,” ujar Duta Besar Moriarty.

Hubungan antar pemerintah ini terjadi dua minggu setelah pidato nasional Presiden Yudhoyono yang menyoroti pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi serta tata kelola pemerintahan yang baik sebagai kekhawatiran utama masyarakat atas pemerintahan mereka.

“Pelayanan publik yang kuat merupakan hal penting untuk kesuksesan negara dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi,” ujar Duta Besar Moriarty.

AusAID membantu memperkuat pelayanan publik Indonesia melalui beberapa kegiatan seperti dukungan untuk pendaftaran calon pegawai baru yang transparan dan kompetitif serta produksi iklan layanan masyarakat yang dapat mengantar mereka langsung kepada layanan ombudsman apabila ada keluhan terhadap pelayanan sektor publik.

Anti korupsi dan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan fokus utama bantuan AusAID sebesar $578 juta (Rp 5,37 trilyun) selama satu tahun di Indonesia. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan unsur penting dalam melaksanakan proyek-proyek pembangunan di sektor infrastruktur, kesehatan, pembangunan pedesaan, tata kelola perekonomian, hukum dan pemilihan umum.

Para ahli akan hadir di pameran, konferensi dan pertemuan pemangku kepentingan dalam reformasi pelayanan publik yang didanai oleh AusAID di Jakarta pada 27-29 Agustus dan akan dibuka oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar.

Pertanyaan media:
Rendy Djauhari, Public Affairs, AusAID Indonesia,08111904823