Dialog 2+2 Menteri Luar Negeri dan Pertahanan Indonesia-Australia Keempat

Komunike Bersama

Bali, 27 Oktober 2016

 

• Yang Mulia Retno L.P. Marsudi, Menteri Luar Negeri Indonesia[1]
• Yang Mulia Ryamizad Ryacudu, Menteri Pertahanan Indonesia
• The Honourable Julie Bishop, MP, Menteri Luar Negeri Australia
• Senator the Honourable Marise Payne, Menteri Pertahanan Australia

Kami, Menteri Luar Negeri dan Pertahanan Indonesia dan Australia bertemu di Bali untuk menghadiri Dialog 2+2 Keempat pada 27 Oktober 2016. Dialog ini diselenggarakan dalam semangat persahabatan, keterbukaan dan cita-cita bersama untuk memperkuat kerja sama politik dan ekonomi sebagaimana disiratkan di Perjanjian Lombok 2006.

Kami telah melakukan pertukaran pandangan secara luas tentang isu-isu bilateral maupun kawasan dan global yang menjadi keprihatinan strategis bersama. Kami juga telah mengkaji ulang kemajuan hubungan bilateral yang telah membaik dan bertumbuh kuat.

Hubungan Bilateral

Kami menyambut baik Kunjungan Kenegaraan Presiden RI, Y.M. Joko Widodo, ke Australia pada November 2016. Kami mencatat bahwa kunjungan tersebut memberi sinyal komitmen kuat dari kedua pemimpin untuk memperkukuh kemitraan strategis komprehensif antara kita dengan sasaran untuk memastikan terwujudnya pembangunan ekonomi, kemakmuran untuk kesejahteraan rakyat, maupun perdamaian dan keamanan di kawasan.

Kami sampaikan dukungan kepada kedua pemimpin pada pertemuan bilateral mereka di Vientiane, Laos pada 8 September 2016 (Pertemuan Puncak Asia Timur Ke-11) akan pentingnya peningkatan kerja sama keamanan tentang penanggulangan terorisme. Penerapan Nota Kesepahaman tentang Pemberantasan Terorisme Internasional sangat berperan dalam peningkatan kerja sama penanggulangan terorisme melalui Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation (JCLEC), termasuk pertukaran intelijen dan deradikalisasi ekstrimis.

Kami juga bertekad untuk meningkatkan kerja sama keamanan dalam bidang keamanan siber. Dalam hal ini, kami menyambut baik penyelenggaraan Dialog Kebijakan Siber Indonesia Australia Perdana di Australia dapat dilaksanakan secepat mungkin setelah penunjukan Duta Besar Siber Australia.

Indonesia dan Australia memandang sangat penting untuk memelihara kiprah yang konstruktif di Pasifik. Kami sepakat untuk menjajaki kemungkinan menggalang kerja sama pembangunan yang saling mengisi dengan negara-negara Pasifik dalam bidang-bidang praktis seperti tata kelola pemerintahan yang baik, perubahan iklim dan usaha kecil dan menengah.  

Dalam hal ini, para Menteri menggarisbawahi pentingnya menyelenggaakan dialog secara teratur, dan untuk memulai upaya untuk melakukan karya praktis bersama untuk memajukan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Pasifik. Para Menteri memberi tugas pejabat untuk mengkoordinasi dan menerapkan program saling mengisi kerja sama praktis pada semester kedua 2017. Kami kembali memperkukuh komitmen kami untuk mendukung kepemimpinan Papua Nugini (PNG) di APEC 2018 melalui kerja sama teknis yang akan diselenggarakan pada 2017.

Para Menteri mencatat pentingnya peningkatan kerja sama maritim bilateral untuk memajukan perdamaian, stabilitas dan kemakmuran di wilayah maritim bersama kita. Australia dan Indonesia adalah mitra maritim alamiah dan akan mengambil langkah-langkah praktis untuk memperdalam dan memperluas kiprah dalam isu-isu maritim yang menjadi kepentingan bersama. Para Menteri menyambut baik kolaborasi bilateral keamanan maritim yang tengah berlangsung, termasuk pelaksanaan patroli maritim terkoordinasi bilateral pada 2016. Australia memuji peran Indonesia dalam menghimpun sejumlah negara untuk bersama-sama menangani ancaman-ancaman keamanan maritim di kawasan.

Para Menteri menyambut baik karya bersama Australia dan Indonesia untuk meningkatkan kerja sama industri pertahanan dan modernisasi militer. Kertas Putih Pertahanan Australia 2016 kembali memperkukuh pentingnya mendukung Indonesia yang memodernisasi angkatan pertahanannya. Para Menteri mencatat bahwa sejumlah anggota industri pertahanan Indonesia dan Australia yang terdepan telah menandatangani perjanjian kolaborasi untuk mengembangkan kendaraan lapis baja anti-ranjau, berbasis rancangan Bushmaster Australia dan disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan operasional TNI.

Para Menteri menyambut baik keberhasilan penyelenggaraan Dialog Indonesia-Australia ketiga di Yogyakarta pada Agustus 2016. Proses Dialog tersebut memajukan saling pengertian antara kedua negara kita dengan memfasilitasi diskusi yang produktif dan interaktif antar para peserta dengan kepakaran dari aneka bidang termasuk bisnis, ilmu pengetahuan, pendidikan dan media. Para Menteri menantikan dengan gembira Dialog Indonesia-Australia keempat, yang akan diselenggarakan di Australia pada awal 2018.

Kerja Sama di Forum-Forum Kawasan

Para Menteri mengakui dukungan terus-menerus Australia pada ASEAN. Kami menyambut baik Pertemuan Tingkat Tinggi ASEAN-Australia Dua Tahunan yang perdana di Vientiane, Laos pada September 2016. Para Menteri menyoroti kekuatan Kemitraan Strategis ASEAN-Australia dan manfaat timbal baliknya untuk kawasan kita dan menantikan dengan gembira Pertemuan Tingkat Tinggi Khusus ASEAN-Australia yang akan diselenggarakan pada 2018.

Kami menggarisbawahi pentingnya kerja sama di bidang keselamatan dan keamanan maritim melalui prakarsa-prakarsa kawasan seperti forum-forum yang dipandu-ASEAN, dan Asosiasi Negara-negara Pesisir Samudera Hindia (IORA). Para Menteri mengakui ambisi dan visi Indonesia sebagai Ketua IORA pada 2015-2017 dan menantikan Pertemuan Menteri dan Pemimpin IORA pada Maret 2017 di Indonesia.

Para Menteri mengutarakan dukungan mereka atas penerapan Pernyataan Pertemuan Puncak Asia Timur (East Asia Summit - EAS) 2015 tentang Peningkatan Kerja Sama Maritim Kawasan, termasuk melalui penyelenggaraan oleh Indonesia dan Australia Seminar Kerja Sama Keamanan Maritim EAS 2016 di Sydney.

Para Menteri mengulang kembali komitmen mereka pada kiprah pertahanan dengan kerangka-kerangka yang dipandu- ASEAN, khususnya Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN-Plus (ADMM-Plus), untuk mengembangkan kerja sama, kepercayaan dan transparansi. Mengakui peran sangat penting operasi-operasi penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mendukung perdamaian dan keamanan dunia, Australia dan Indonesia menantikan untuk bersama-sama memimpin Kelompok Kerja Pakar tentang Operasi Penjaga Perdamaian ADMM-Plus pada 2017 - 2020. Kami juga menantikan untuk memperdalam kerja sama penjaga perdamaian dan memperkukuh kerja sama penjaga perdamaian di seantero Indo-Pasifik. Kami juga akan terus membuat sumbangsih yang substansial kepada semua Kelompok Kerja Pakar ADMM-Plus lainnya untuk memperkuat kolaborasi militer praktis di kawasan kita.

Tentang Laut Tiongkok Selatan, kami menggarisbawahi pentingnya memelihara perdamaian, keamanan dan stabilitas, kebebasan pelayaran di dan penerbangan di atas Laut Tiongkok Selatan. Kami menggarisbawahi pentingnya sejumlah negara yang terlibat untuk memecahkan pertikaian secara damai dan sesuai dengan hukum internasional, termasuk Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982. Kami juga menekankan pentingnya non-militerisasi. Kami mencatat komitmen Negara-Negara Anggota ASEAN dan Tiongkok untuk memastikan penerapan secara penuh dan efektif Deklarasi Perilaku Pihak-Pihak di Laut Tiongkok Selatan (DOC) secara keseluruhan, dan menyambut baik upaya-upaya Negara Anggota ASEAN dan Tiongkok untuk menyelesaian secara dini Kode Perilaku yang efektif di Laut Tiongkok Selatan (COC).

Kerja sama di Forum Global

Para Menteri berpendapat bahwa kerja sama penanggulangan terorisme dan penanganan ekstrimisme kekerasan telah menjadi salah satu pilar terkuat dalam penguatan kerja sama untuk menanggapi peningkatan tantangan-tantangan keamanan kawasan dan global.

Kami menggarisbawahi pandangan bersama kita tentang peningkatan ancaman ISIS, kelompok teroris yang berbahaya, yang tidak mewakili Islam dan ajaran-ajarannya. Penting bagi sejumlah negara yang memiliki pendapat yang sama untuk bekerja sama sesuai dengan kapasitas mereka untuk menghadang gerakan ISIS di seluruh dunia.

Sebagai ketua bersama Bali Process, kami membicarakan pendekatan-pendekatan bersama untuk meningkatkan kerja sama kita melawan penyelundupan dan perdagangan manusia. Kami memuji pembentukan Mekanisme Konsultasi Bali Process sebagaimana tercermin di Deklarasi Bali tentang Penyelundupan, Perdagangan Manusia dan Kejahatan Lintas-Batas Terkait, serta menantikan penerapannya.