Lembaga dan infrastruktur ekonomi yang efektif di Indonesia
Ikhtisar
Investasi tata kelola ekonomi kami mendukung Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan inklusif dan mengambil manfaat dari perdagangan dan investasi internasional dengan meningkatkan bingkai kebijakan dan peraturannya. Kami memberi bantuan teknis, termasuk melalui kemitraan antar- pemerintah, yang fokus pada prioritas reformasi ekonomi Indonesia dalam bidang-bidang seperti pengawasan sektor keuangan, penganggaran, dan manajemen makroekonomi. Kami juga membantu Indonesia menangani dasar disinsentif pada investasi di infrastruktur, memberikan masukan pada peraturan dan perencanaan proyek.
Hampir dua-pertiga warga miskin Indonesia tinggal di daerah pedesaan, program bantuan kami terus fokus pada pembangunan sektor pertanian. Kami mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dengan berupaya untuk mempengaruhi bagaimana pasar pertanian membantu warga miskin, meningkatkan keamanan pangan, meningkatkan produktivitas pertanian, dan membantu meningkatkan pendapatan dan lapangan kerja petani dengan mengatasi hambatan-hambatan seperti akses ke pinjaman.
Prakarsa-prakarsa terkait
Dana Kemitraan Pemerintah (GPF) Tahap II
A$51,8 juta, 2011-2016
Dana Kemitraan Pemerintah adalah program pemerintah seutuhnya yang memfasilitasi dan memperkukuh kemitraan antar-pemerintah dan dialog kebijakan antara Australia dan Indonesia dalam upaya untuk meningkatkan tata kelola sektor ekonomi dan publik. GPF memberi lembaga-lembaga Indonesia akses ke pengetahuan kelembagaan tentang lembaga-lembaga Pemerintah Australia yang berpengalaman dalam reformasi sektor ekonomi dan publik. Saat ini telah berdiri sekitar 13 kemitraan antara lembaga-lembaga pemerintah Australia dan Indonesia.
Dokumen-dokumen terkait*
| Nama dokumen | Tahun penerbitan | Jenis |
|---|---|---|
| Dana Kemitraan Pemerintah Australia Indonesia Tahap II 2010-15 dokumen rancangan | 2010 | Rancangan |
Kemitraan Australia Indonesia pada Program Pembangunan Ekonomi Pedesaan
A$112 juta, 2010-2019
Kemitraan Australia Indonesia Pembangunan Ekonomi Pedesaan berkarya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif di lima provinsi di Indonesia Timur dengan mempengaruhi bagaimana pasar pertanian membantu warga miskin. Program ini membantu mengurangi jumlah warga Indonesia yang hidup dalam kemiskinan, mengatasi hambatan-hambatan pertumbuhan pendapatan pedesaan serta meningkatkan keamanan pangan dan produktivitas pertanian. Kemitraan Australia Indonesia-Pedesaan memfasilitasi investasi yang dihela oleh sektor swasta dalam praktik pertanian yang lebih baik, serta mendukung bantuan Pemerintah Australia untuk perdagangan dan prioritas-prioritas pemberdayaan ekonomi perempuan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan satu juta petani pedesaan sebesar 30 persen pada 2022.
Dokumen-dokumen terkait*
| Nama dokumen | Tahun penerbitan | Jenis |
|---|---|---|
| Peningkatan Pendapatan Pedesaan melalui Penguatan Pasar Pertanian (PRISMA) Rangkuman Rancangan | 2013 | Rangkuman rancangan |
| Bantuan Teknis Irigasi Tersier (TIRTA) Rancangan | 2014 | Rancangan |
Tautan-tautan terkait
- Australian Centre for International Agricultural Research
- The Asia Foundation
- Situs web GIZ
- Situs web CSIRO
Proyek Perbaikan Jalan Nasional Indonesia Timur (EINRIP)
A$300 juta, 2007-2016
EINRIP mendukung perbaikan jalan dan jembatan nasional utama di Indonesia Timur. EINRIP akan mendukung 20 proyek jalan besar di sembilan provinsi, panjang keseluruhannya mencapai 395 km jalan nasional dan sekitar 1.300 m struktur jembatan baja cetak. Australia memberikan pinjaman konsensi hingga A$300 juta untuk pekerjaan konstruksi dan pengawasan. Ini didukung oleh tambahan A$36 juta untuk rancangan rekayasa jalan bermutu tinggi dan program audit teknik dan keuangan untuk memastikan jalan dibangun dengan standar tinggi.
Dokumen-dokumen terkait*
| Nama dokumen | Tahun penerbitan | Jenis |
|---|---|---|
| Rencana Aksi Anti-Korupsi untuk Proyek Perbaikan Jalan Nasional Indonesia Timur | 2007 | Perencanaan |
| Panduan EINRIP untuk Implementasi Kerangka Pengaman Lingkungan Hidup dan Sosial | 2007 | Panduan |
| Dokumen rancangan EINRIP | 2007 | Rancangan |
| Laporan penyelesaian kegiatan Proyek Perbaikan Jalan Nasional Indonesia Timur (EINRIP) | 2009 | Laporan |
| Laporan Penyelesaian Independen Konsultan Persiapan Proyek EINRIP | 2009 | Evaluasi independen |
| EINRIP – Laporan Penyelesaian Independen Konsultan Persiapan Proyeksi – Tanggapan Manajemen | 2009 | Tanggapan manajemen evaluasi |
| Proyek Perbaikan Jalan Nasional Indonesia Timur: Fakta singkat panduan singkat proyek | 2013 | Lembar fakta |
| EINRIP | 2011 | Manual |
| Laporan Akhir – Kaji Ulang Kemajuan Independen EINRIP | 2012 | Laporan |
Perbaikan dan Pemeliharaan Jalan Provinsi (PRIM)
A$11,9 juta, 2014-2015
PRIM adalah suatu percontohan yang dirancang untuk membantu pemerintah provinsi untuk meningkatkan pengelolaan dan pemeliharaan jaringan jalan mereka. PRIM juga berupaya untuk merangsang peningkatan pendanaan pemerintah provinsi untuk pemeliharaan jalan dan memfasilitasi pengawasan oleh masyarakat pada layanan pemeliharaan jalan.
Dokumen-dokumen terkait*
| Nama dokumen | Tahun penerbitan | Jenis |
|---|---|---|
| Dokumen rancangan program PRIM | 2014 | Rancangan |
Prakarsa Infrastruktur Indonesia (IndII)
A$239,4 juta, 2007-2017
IndII mendukung Pemerintah Indonesia untuk mengatasi hambatan-hambatan investasi infrastruktur, seperti penundaan dan biaya tinggi transportasi karena macet di jalan dan kereta api, kekurangan energi, dan teknologi yang tidak bersaing, serta memungkinkan pelaksanaan layanan infrastruktur yang efisien dan efektif. IndII fokus pada air dan sanitasi, jalan dan transportasi, serta kebijakan dan peraturan penghematan.
IndII membawahi Hibah Air dan Sanitasi serta Program Perbaikan dan Pemeliharaan Jalan Provinsi. IndII juga memberi bantuan teknik sebagai tanggapan atas permintaan dari lembaga-lembaga Pemerintah Indonesia. IndII telah mendatangkan para pakar untuk melakukan kajian kelaikan, analisis biaya manfaat, dokumen perencanaan, rancangan rekayasa dan arsitektural, evaluasi proyek, dan pelatihan untuk proyek-proyek infrastruktur yang penting.
Dokumen-dokumen terkait*
| Nama dokumen | Tahun penerbitan | Jenis |
|---|---|---|
| Dokumen Rancangan Program Prakarsa Infrastruktur Indonesia | 2007 | Rancangan |
| Rencana monitoring dan evaluasi Prakarsa Infrastruktur Indonesia (IndII) | 2009 | Perencanaan |
| Strategi Komunikasi dan Kekasat-mataan – dukungan Australia untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia | 2010 | Strategi |
| Prakarsa Infrastruktur Indonesia (IndII) Misi Penilaian Perluasan Fasilitas 18 - 28 Oktober 2010 – Laporan Misi | 2010 | Laporan |
| Dokumen Pelaksananan Prakarsa Infrastruktur Indonesia Tahap II (Juli 2011 – Juni 2015) Rencana Kerja dan Aneks | 2012 | Perencanaan |
| Fakta singkat Program Prakarsa Infrastruktur Indonesia | 2013 | Lembar fakta |
| Penilaian Dampak Program Prakarsa Infrastruktur Indonesia Laporan Misi Tim 1 | 2014 | Evaluasi independen |
| Penilaian Dampak Program Prakarsa Infrastruktur Indonesia Laporan Misi Tim 1: Tanggapan Manajemen | 2014 | Tanggapan manajemen terhadap evaluasi |
Tautan-tautan terkait
PAMSIMAS-2
A$49,9 juta, 2013-2018
Proyek Air dan Sanitasi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (PAMSIMAS) adalah program nasional Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan program air, sanitasi dan peningkatan higiene di wilayah pedesaan dan pinggir-kota. PAMSIMAS bekerja sama dengan masyarakat untuk merencanakan, membiayai, mengelola dan memelihara pasokan air and sistem sanitasi mereka sendiri serta meningkatkan perilaku higienis. PAMSIMAS dilaksanakan melalui Kementerian Pekerjaan Umum RI dan dibiayai oleh Australia dan Bank Dunia.
Dokumen-dokumen terkait*
| Nama dokumen | Tahun penerbitan | Jenis |
|---|---|---|
| Dokumen Ringkasan dan Penerapan Rancangan – Prakarsa Air dan Sanitasi – Indonesia | 2009 | Rancangan |
| Memo Ulasan Tengah Waktu Proyek Ketiga Pasokan Air dan Sanitasi untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah | 2010 | Kaji Ulang |
| Rencana Aksi Anti-Korupsi PAMSIMAS | 2012 | Perencanaan |
| Kaji Ulang Independen - Proyek Ketiga Proyek Pasokan Air dan Sanitasi untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah dan Fasilitas Perumusan Kebijakan dan Rencana Aksi Pasokan Air dan Sanitasi | 2013 | Evaluasi Independen |
| Kaji Ulang Independent – Proyek Ketiga Pasokan Air dan Sanitasi untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah dan Fasilitas Perumusan Kebijakan dan Rencana Aksi Pasokan Air dan Sanitasi: Tanggapan Manajemen | 2013 | Tanggapan manajemen terhadap evaluasi |
Hibah Air dan Sanitasi Tahap 2
A$120,4 juta, 2009-2018
Program Hibah Air dan Sanitasi bertujuan untuk meningkatan sambungan air dan saluran limbah di seluruh Indonesia dengan membantu pemerintah daerah/kota meningkatkan investasi untuk infrastruktur air dan sanitasi. Program ini menggunakan pendekatan inovatif di mana pemerintah daerah menerima pembayaran kembali hingga 45 persen biaya sambungan setelah dilakukan konfirmasi bahwa masing-masing sambungan baru berfungsi sekurangnya tiga bulan. Program ini bekerja sama dengan 125 pemerintah daerah/kota untuk melakukan 250.000 sambungan air yang baru, dan 9.000 saluran limbah. Ini akan memberi manfaat kepada 1,2 juta warga yang sebagian besar dari keluarga berpendapatan rendah. Wanita, penyandang disabilitas dan manula merupakan penerima manfaat yang paling besar, di mana banyak warga menikmati peningkatan manfaat kesehatan dan produktivitas.
Dokumen-dokumen terkait*
| Nama dokumen | Tahun penerbitan | Jenis |
|---|---|---|
| Prakarsa Air dan Sanitasi Indonesia – Tahap 1 Catatan Konsep | 2009 | Catatan konsep |
| Laporan Kerja Sama Pembangunan Indonesia | 2010 | Laporan |
| Program Pasokan Air dan Sanitasi Rumah Tangga Perkotaan Indonesia – Perjanjian Pendanaan Langsung | 2010 | Perjanjian |
| Program Pasokan Air dan Sanitasi Rumah Tangga Perkotaan Indonesia – Perjanjian dengan USAID | 2011 | Perjanjian |
| Prakarsa Air dan Sanitasi Indonesia – Tahap 2 Catatan Konsep | 2011 | Catatan konsep |
| Prakarsa Air dan Sanitasi Indonesia –Evaluasi Independen dan Laporan Akhir | 2011 | Evaluasi independen |
| Prakarsa Air dan Sanitasi Indonesia –Evaluasi Independen dan Laporan Akhir: Tanggapan Manajemen | 2012 | Tanggapan manajemen terhadap evaluasi |
Kemitraan Tata Kelola Ekonomi Australia Indonesia (AIPEG)
A$71,2 juta, 2008-2015
AIPEG memberi dukungan kepada lembaga-lembaga Pemerintah Indonesia yang bertanggungjawab atas manajemen ekonomi guna memajukan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi Indonesia. Bidang-bidang fokus utama termasuk: Daya saing pasar, stabilitas dan pengembangan keuangan, mobilitasi pendapatan, mutu pembelanjaan.
Dokumen-dokumen terkait*
| Nama dokumen | Tahun penerbitan | Jenis |
|---|---|---|
| Kemitraan Tata Kelola Ekonomi Australia Indonesia dokumen dan aneks Rancangan Fasilitas | 2009 | Rancangan |
| Laporan Kemajuan Independen Kemitraan Tata Kelola Ekonomi Australia Indonesia | 2011 | Evaluasi independen |
| Laporan Kemajuan Independen Kemitraan Tata Kelola Ekonomi Australia Indonesia – Tanggapan Manajemen | 2011 | Tanggapan manajemen terhadap evaluasi |
Tautan-tautan terkait
Program Bantuan Infrastruktur Bank Pembangunan Multilateral
A$40,5 juta, 2013-2019
Program Bantuan Infrastruktur Bank Pembangunan Multilateral bekerja sama dengan Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia. Program ini mendukung sejumlah kegiatan termasuk dukungan dan penerapan persiapan proyek, studi kelaikan, rancangan rekayasa dan penilaian dampak lingkungan. Program ini juga mendukung pengembangan Pusat Kemitraan Pemerintah-Swasta di Kementerian Keuangan RI.
Hibah Infrastruktur untuk Sanitasi Kota Australia Indonesia (sAIIG)
$44 juta, 2012-2018
Hibah Infrastruktur Sanitasi Kota Australia Indonesia diberikan kepada sekitar 40 pemerintah daerah/kota yang terpilih untuk menerapkan infrastruktur sanitasi. sAIIG telah dirancang untuk merangsang investasi pemerintah daerah/kota di bidang infrastruktur sanitasi dan untuk memberi insentif untuk reformasi tata kelola pemerintahan yang akan meningkatkan pelaksanaan layanan sanitasi.
* Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia bertekad menegakkan standar tinggi keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam manajemen program bantuan Australia melalui penerbitan informasi di situs web kami, termasuk kebijakan, perencanaan, hasil, evaluasi dan penelitian. Praktik kami adalah untuk menerbitkan dokumen setelah pemerintah mitra dan mitra-mitra lainnya yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan prakarsa ini telah dimintai konsultasi. Tidak semua bahan yang diterbitkan di situs ini dibuat oleh program bantuan Australia dan oleh karena itu tidak semua dokumen mencerminkan pandangan kami. Dalam beberapa kasus beberapa informasi tidak diterbitkan karena alasan-alasan tertentu, termasuk privasi dan kepekaan komersial.