Masyarakat inklusif melalui tata kelola yang efektif di Indonesia
Ikthisar
Indonesia mempunyai konsentrasi warga miskin terbesar kelima di dunia, dengan sekurangnya 100 juta warga hidup dengan A$2 atau kurang setiap harinya. Banyak warga lainnya rentan kembali jatuh miskin akibat kejutan yang relatif kecil, seperti kenaikan harga pangan atau masalah kesehatan. Program bantuan Australia merupakan tanggapan atas prioritas-prioritas Indonesia dalam bidang ini, dengan fokus pada kebijakan untuk menyasar dengan lebih baik program-program kemiskinan, mereformasi legislasi buruh serta memajukan fleksibilitas dan mobilitas pasar buruh yang lebih baik.
Kami akan berupaya untuk mendukung program-program pengendalian terorisme, kejahatan lintas-batas, reformasi lembaga pemasyarakatan dan anti-korupsi. Kami akan bekerja sama dengan Indonesia untuk mengembangkan legislasi yang membantu perempuan untuk memperoleh akses ke lapangan kerja dan sumber otonomi keuangan lainnya, termasuk dari migrasi; meningkatkan dukungan kepada bisnis perempuan, termasuk melalui keuangan mikro; serta memberi dukungan kepada anggota parlemen perempuan yang baru.
Kebanyakan program pembangunan manusia kami menyasar masalah-masalah disabilitas. Kami juga mendukung Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan akses untuk para penyandang disabilitas ke layanan publik dan bantuan sosial. Pemanfaatan bukti dan analisis untuk memperkaya pengembangan kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam semua kiprah kami. Investasi kami dalam sektor pengetahuan akan membantu Indonesia mengembangkan sektor pemerintah, swasta, dan organisasi-organisasi masyarakat madani yang memberi analisis untuk pembuat kebijakan.
Prakarsa-prakarsa terkait
Kemitraan Australia Indonesia untuk Keadilan
A$50 juta, 2009-2015
Kemitraan Australia Indonesia untuk Keadilan menjalin kerja sama dengan lembaga- lembaga peradilan utama dan para mitra masyarakat madani Indonesia untuk meningkatkan akses ke keadilan bagi kelompok-kelompok terpinggirkan (khususnya perempuan miskin, para penyandang disabilitas dan anak-anak yang rentan) serta untuk memerangi korupsi. Ini mencakup pertukaran antar-rekan yang bernilai dengan lembaga-lembaga hukum Australia. Dengan dukungan Australia, pengadilan Indonesia membutuhkan waktu yang semakin pendek untuk memutuskan vonis dan memberikan alasan-alasan tertulis vonis mereka tersedia secara gratis di daring umum. Australia juga telah membantu Indonesia mendirikan sistem bantuan hukum nasional perdananya, di mana warga miskin mengakses nasihat dan representasi hukum secara gratis untuk membantu mereka menyelesaikan aneka sengketa pidana dan perdata.
Dokumen-dokumen terkait*
Nama dokumen | Tahun penerbitan | Jenis |
Dokumen rancangan Kemitraan Australia Indonesia untuk Keadilan | 2010 | Rancangan |
Kemitraan Australia Indonesia untuk Keadilan – Laporan Ulasan Kemajuan Independen Perdana | 2012 | Laporan Evaluasi |
Tanggapan Manajemen atas Laporan Ulasan Kemajuan Independen Perdana Kemitraan Australia Indonesia untuk Keadilan | 2013 | Tanggapan Manajemen |
Kemitraan Australia Indonesia untuk Keadilan Kajian Tonggak Identitas Hukum: Jutaan Warga Indonesia yang Hilang | 2014 | Kajian |
Sepuluh Tahun Kemitraan Antar-Pengadilan: Penilaian Dampak Kiprah Australia dalam Reformasi Hukum di Indonesia | 2014 | Kajian |
Kemitraan Australia Indonesia untuk Keadilan – Laporan Ulasan Kemajuan Independen Kedua | 2014 | Laporan Evaluasi |
Tanggapan Manajemen atas Laporan Ulasan Kemajuan Independen Kedua Kemitraan Australia Indonesia untuk Keadilan | 2014 | Tanggapan Manajemen |
Kemitraan Australia Indonesia untuk Keadilan – Rencana Kerja Kegiatan 2014-15 | 2014 | Rencana kerja |
Tautan-tautan terkait
- Kemitraan Australia Indonesia untuk Keadilan
- Pengadilan Federal Australia
- Pengadilan Keluarga Australia
- Departemen Kejaksaan Agung Australia
- Mahkamah Agung Indonesia
- Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia
- Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Indonesia
- Kejaksaan Agung Indonesia
Program Dukungan Pemilihan Umum Australia Indonesia
A$22,7 juta, 2011-2015
Program Dukungan Pemilihan Umum Australia Indonesia dibangun di atas dukungan Australia pada pemilihan umum 1999, 2004 dan 2009 di Indonesia. Program ini bertujuan untuk memperbaiki mutu pemilihan umum Indonesia dengan membantu organisasi-organisasi Indonesia meningkatkan manajemen pemilihan umum, dan meningkatkan kiprah masyarakat luas dalam proses pemilihan umum. Bantuan ini memberi sumbangsih pada mapannya sistem demokratis yang baik di Indonesia dan kemampuan Indonesia untuk mengelola transisi kekuasaan secara damai. Program ini memberi dukungan pada seluruh siklus pemilihan umum, termasuk pemilihan umum nasional pada 2014 dan program pemilihan umum bergilir untuk gubernur dan bupati/walikota.
Dokumen-dokumen terkait*
Nama dokumen | Tahun penerbitan | Jenis |
Laporan Akhir Independen – Kemitraan Australia Indonesia untuk Dukungan Pemilihan Umum – Program Sementara | 2011 | Program |
Evaluasi Independen Kemitraan Australia Indonesia untuk Dukungan Pemilihan Umum 2010 – Tanggapan Manajemen | 2011 | Tanggapan Manajemen |
Program Dukungan Pemilihan Umum Australia Indonesia 2011-2015 Dokumen Rancangan Akhir | 2012 | Rancangan |
Tautan-tautan terkait
- The Asia Foundation
- International Foundation for Electoral Systems
- Komisi Pemilihan Umum Australia – Layanan Internasional
- Kemitraan – Kemitraan untuk Reformasi Tata Kelola Pemerintahan
AIP4: Prakarsa Sektor Pengetahuan
A$100 juta, 2012-2017
Agar manfaat-manfaat pembangunan bisa menyentuh 107 juta warga miskin, Indonesia perlu memiliki kebijakan publik yang baik serta didukung oleh penelitian dan analisis yang mantap. Namun demikian, kurangnya permintaan dari pembuat kebijakan, pendanaan yang tidak memadai secara terus-menerus, serta kapasitas teknis yang tidak merata di kelompok pemikir Indonesia telah menghasilkan penelitian yang tidak relevan dengan kebijakan yang muncul dari sumber-sumber dalam negeri. Australia dan pemerintah Indonesia telah mengembangkan Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kebijakan Pro-Warga Miskin: Prakarsa Sektor Pengetahuan untuk mengatasi masalah-masalah ini dengan merangsang produksi dan pemanfaatan penelitian dan analisis yang bermutu untuk para pembuat keputusan kebijakan.
Dokumen-dokumen terkait*
Program Nasional untuk Pemberdayaan Masyarakat
A$232 juta, 2009-2018
Australia memberikan bantuan untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Indonesia, salah satu proyek pembangunan yang dikelola masyarakat yang paling berhasil di dunia. PNPM telah terbukti mampu mengembangkan ekonomi setempat melalui investasi di infrastruktur skala-kecil, seperti jalan, jembatan dan sistem irigasi. PNPM telah menciptakan lapangan kerja dan memberikan pinjaman kepada pedagang kecil perempuan serta usaha rumah tangga. Di masyarakat yang didukung oleh PNPM, rumah tangga miskin memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk lepas dari kemiskinan. Dukungan Australia telah membantu untuk memastikan keefektifan PNPM saat ditingkatkan hingga mencapai tingkat nasional, meningkatkan mutu infrastruktur yang dibangun desa serta memperluas dampak PNPM pada kesehatan dan pendidikan.
Dokumen-dokumen terkait*
Nama dokumen | Tahun penerbitan | Jenis |
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Indonesia – Brosur | 2010 | Brosur |
Usulan Strategi AusAID untuk Mendukung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Indonesia | 2010 | Strategi |
Usulan untuk Meningkatkan dan Memperluas: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat | 2013 | Strategi |
Tautan-tautan terkait
Pemberdayaan Perempuan Indonesia untuk Pengentasan Kemiskinan
A$60 juta, 2012-2016
Program Pemberdayaan Perempuan Indonesia untuk Pengentasan Kemiskinan bertujuan untuk meningkatkan kehidupan perempuan miskin melalui peningkatan akses perempuan ke lapangan kerja dan menghilangkan diskriminasi tempat kerja; meningkatkan akses perempuan ke program-program perlindungan sosial pemerintah; serta meningkatkan persyaratan migrasi tenaga kerja perempuan ke luar negeri. Program ini juga berupaya untuk memperkuat kepemimpinan perempuan untuk kesehatan ibu dan reproduksi serta untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan.
Program-program tersebut bekerja sama dengan organisasi-organisasi yang berkecimpung dalam masalah-masalah jender untuk menganalisis hambatan, pemecahan percobaan, dan membentuk koalisi dengan pemerintah, parlemen, media, dan sektor swasta untuk memberi nasihat akan perubahan yang positif dan meningkatkan suara perempuan dalam pembuatan keputusan.
Dokumen-dokumen terkait*
Nama dokumen | Tahun penerbitan | Jenis |
Dokumen rancangan Program Pemberdayaan Perempuan Indonesia untuk Pengentasan Kemiskinan | 2012 | Rancangan |
Jender, Kemiskinan, dan Kesejahteraan di Indonesia: Penilaian Latar Belakang MAMPU | 2012 | Penelitian |
Penguatan Akses Perempuan ke Strategi Penerapan MAMPU | 2013 | Strategi |
Rencana Monitoring dan Evaluasi MAMPU | 2013 | Strategi |
Inventarisasi Program-Program Penguatan Parlemen di Indonesia | 2013 | Penelitian |
Kerja Sama MAMPU dengan Anggota Parlemen: Kerangka Rancangan | 2013 | Strategi |
Kerja Sama MAMPU dengan Anggota Parlemen: Analisis Situasional | 2013 | Penelitian |
Kerja Sama MAMPU dengan Anggota Parlemen: Strategi Penerapan | 2014 | Rencana kerja |
Rencana Kerja 12 Bulan MAMPU | 2014 | Rencana kerja |
Kemitraan Daging Merah dan Peternakan
A$50 juta, 2013-2024
Kemitraan Keamanan Pangan Indonesia-Australia pada Sektor Daging Merah dan Peternakan bertujuan untuk meningkatkan dan memperkukuh hubungan ekonomi jangka-panjang antara Indonesia dan Australia. Kemitraan ini difokuskan pada pengembangan peluang- peluang ekonomi di sepanjang rantai pasokan sektor daging sapi dan peternakan kedua negara. Keanggotaan Kemitraan terdiri dari para pejabat senior pemerintah dan perwakilan industri dari Indonesia dan Australia. Kemitraan ini memberi advis dan rekomendasi tentang bidang-bidang prioritas pembangunan di sektor ini. Proyek-proyek awal yang didukung mencakup Program Pelajar Industri Peternakan Asosiasi Peternak Australia Utara dan Program Pengembangan Keterampilan untuk pemimpin masa depan di sektor produksi.
Dokumen-dokumen terkait*
Nama dokumen | Tahun penerbitan | Jenis |
Kemitraan Keamanan Pangan Indonesia- Australia - Komunike | 2014 | Komunike |
Tata Kelola untuk Pertumbuhan (KOMPAK)
A$81 juta, 2015-2018
Program KOMPAK adalah kemitraan baru antara Pemerintah Australia dan Indonesia untuk memperbaiki layanan dasar dan meningkatkan peluang-peluang ekonomi bagi warga miskin. KOMPAK akan membantu membangun sistem yang dibutuhkan untuk mengadakan layanan garis depan yang tangguh dan bertanggungjawab, mendorong pembangunan yang dihela masyarakat pada tingkat desa, dan mendiversifikasi peluang-peluang lapangan kerja.
* Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia bertekad menegakkan standar tinggi keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam manajemen program bantuan Australia melalui penerbitan informasi di situs web kami, termasuk kebijakan, perencanaan, hasil, evaluasi dan penelitian. Praktik kami adalah untuk menerbitkan dokumen setelah pemerintah mitra dan mitra-mitra lainnya yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan prakarsa ini telah dimintai konsultasi. Tidak semua bahan yang diterbitkan di situs ini dibuat oleh program bantuan Australia dan oleh karena itu tidak semua dokumen mencerminkan pandangan kami. Dalam beberapa kasus beberapa informasi tidak diterbitkan karena alasan-alasan tertentu, termasuk privasi dan kepekaan komersial.