Archived Transcript

19 August 2013

Interview: Senator the Hon. Bob Carr, Australian Minister for Foreign Affairs
 

Station: Radio National - Breakfast program

Interviewer: Fran Kelly

FRAN KELLY: It's 12 past eight on Breakfast. Our guest this morning is Foreign Minister Bob Carr. Bob Carr, you fly to Jakarta today. A so-called freedom flotilla set sail from Cairns on Saturday, bound for West Papua to support the province's struggle for independence from Indonesia, three yachts with about 20 Australians and Papuans on board. In your view, should these people be granted safe passage to West Papua? Do you support their right to protest?

Translation: Tamu kami pagi ini adalah Menteri Luar Negeri Bob Carr. Bob Carr, Anda terbang ke Jakarta hari ini. Sebuah pelayaran yang menyebut dirinya “freedom flotilla” berlayar dari Cairns pada hari Sabtu, menuju Papua Barat untuk mendukung perjuangan kemerdekaan provinsi ini dari Indonesia, tiga kapal pesiar dengan sekitar 20 warga Australia dan Papua. Dalam pandangan Anda, apakah sebaiknya orang-orang ini diberikan izin untuk berlayar ke Papua Barat? Apakah Anda mendukung hak mereka untuk protes?

BOB CARR: Well, it's not a matter of safe passage. They've got to adhere to the laws of the country they're seeking to enter, and Indonesia has made it clear that they're breaching Indonesian law by going there without a visa, without a permit. We've advised them, through DFAT, that their action is not supported by Australia, it's extremely ill-advised.

Translation: Ini bukan masalah izin berlayar. Mereka harus mematuhi hukum negara yang akan mereka masuki, dan Indonesia telah menyatakan dengan jelas bahwa mereka melanggar hukum Indonesia dengan pergi ke sana tanpa visa, tanpa izin. Kami telah menyampaikan pesan ini kepada mereka, melalui Departemen Luar Negeri Australia, bahwa tindakan mereka tidak didukung oleh Australia, hal ini sangat keliru.

I'd make another point. I think this activity by a fringe group of Australians offers a cruel hope to the people of the two Indonesian Papuan provinces; that is, a hope that, somehow, independence for the Papuan provinces is on the international agenda when it's not. The world recognises Indonesian sovereignty as we do - indeed, we do it through the Lombok Treaty, and both sides of Australian politics support this position.

Translation: Saya punya pertimbangan lain. Saya pikir kegiatan ini yang dilakukan oleh kelompok pinggir Australia memberi harapan palsu kepada penduduk di dua provinsi di Papua di Indonesia, yaitu sebuah harapan bahwa, entah bagaimana, kemerdekaan bagi provinsi Papua sudah tercantum agenda internasional ketika hal itu tidak benar. Dunia mengakui kedaulatan Indonesia, sama seperti kita, kita mengakuinya melalui Perjanjian Lombok, dan kedua pihak politik Australia mendukung posisi ini.

FRAN KELLY: People struggling for independence, though, will also - will always keep making their protest. I mean, if they don't they have no chance of advancing their cause, I suppose. The people mounting this flotilla says it was originally granted permission to enter Indonesian waters but then that has since been revoked. If they are arrested then detained, as some Australians were detained for nine months four years ago for landing there without visas, is this likely to cause problems for the Australia-Indonesia relationship?

Translation: Orang yang berjuang untuk kemerdekaan, akan selalu menyampaikan protes mereka. Maksud saya, jika tidak, mereka tidak memiliki kesempatan untuk memajukan perjuangan mereka. Orang-orang yang mengikuti pelayaran ini mengatakan pada awalnya mereka diberi izin untuk memasuki perairan Indonesia tapi kemudian izin tersebut dicabut. Jika mereka ditangkap kemudian ditahan, seperti empat tahun yang lalu dimana beberapa warga Australia ditahan selama sembilan bulan karena mendarat disana tanpa visa, hal ini kemungkinan besar akan menyebabkan masalah terkait dengan hubungan Australia-Indonesia?

BOB CARR: It won't cause any problem because our position's been stated and re-stated, vigorously underlined by me at every opportunity. We've long recognised Indonesia's sovereignty over the Papuan provinces, and by the way, I believe that the aspiration of the people of those provinces is for autonomy and economic progress, and Indonesia's engaging with its Papuan provinces and their leadership about that. President Yudhoyono has committed himself to autonomy and economic progress. Indonesia's working hard on that. Indeed, Indonesia raises with us the human rights record of security forces, of its administration, even before we get to it when we have bilateral meetings with the Indonesians.

Translation: Hal ini tidak akan menimbulkan masalah karena posisi Australia sudah kami nyatakan dan berulang kali saya sampaikan dan saya garisbawahi dengan tegas di setiap kesempatan. Kami sudah lama mengakui kedaulatan Indonesia atas provinsi-provinsi Papua, dan juga, sepengetahuan saya aspirasi penduduk provinsi-provinsi tersebut adalah untuk memiliki otonomi dan kemajuan ekonomi, dan Indonesia bekerjasama dengan para pemimpin dan kedua provinsi tersebut mengenai hal itu. Presiden Yudhoyono telah berkomitmen untuk otonomi dan kemajuan ekonomi. Indonesia sedang bekerja keras untuk mencapai hal itu. Indonesia telah mengungkapkan kepada kami mengenai catatan hak asasi manusia dari pasukan keamanan, tentang administrasinya, bahkan sebelum kita mengangkatnya saat kita mengadakan pertemuan bilateral dengan Indonesia.

Look, I can offer people on this flotilla no hope if they end up breaching Indonesian law, other than we will engage in the normal consular support. But Indonesian law will prevail, and they have been advised not to engage in this high-risk behaviour. It doesn't help Australian-Indonesian relations and it doesn't help the engagement we have and we value with Indonesia about human rights in the Papuan provinces.

Translation: Begini ya, saya tidak bisa memberikan harapan lebih kepada mereka yang melakukan pelayaran ini jika mereka pada akhirnya melanggar hukum Indonesia, selain memberi mereka dukungan konsuler biasa. Hukum Indonesia yang akan diterapkan, dan mereka telah disarankan untuk tidak terlibat dalam aksi berisiko tinggi ini. Hal ini tidak membantu hubungan Australia-Indonesia dan tidak membantu kiprah yang kita jalin dan kami bersama Indonesia menghargai hak asasi manusia di provinsi-pronvisi Papua.

Media Inquiries: Ray Marcelo, Counsellor (Public Affairs) tel. (021) 2550 5290 mob. 0811 187 3175